Konsep dan Makna Kebijakan

Sebelum lebih lanjut membahas tentang kebijakan publik ada baiknya mengetahui arti dari “kebijakan”.

Pengertian  kebijakan Menurut KBBI  adalah sebagai rangkaian konsep dan dasar yang menjadi garis besar dan dasar rancana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara cara dalam bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen guna mencapai sasaran.

Menurut Carl J. Federick yang dikutip Leo Agustino (2008:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok maupun pemerintah pada suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sementara menurut Abdul Wahab, istilah kebijakan sendiri masih silang pendapat dikalangan para ahli. Maka dari itu, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman tentang kebijakan:

• Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan
• Kebijakan tidak dapat dengan serta-merta dibedakan dari adminstrasi
• Ruang lingkup kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
• Kebijakan mencakup ketiadaan atau adanya tindakan
• Umumnya kebijakan memiliki hasil yang akan dicapai
• Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit maupun implisit.
• Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat intra organisasi
• Kebijakan publik meskipun tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintahan dan
• Kebijakan publik biasanya dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pengertian Kebijakan Publik

 

Lingkup dari kebijakan publik sendiri begitu luas, mencakup berbagai bidang dan sektor mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan lingkup lainnya. Disisi lain bila ditelisik dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, kabupaten/kota, sampai dengan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi, definisi kebijakan publik (public policy) cukup banyak, tergantung dari sudut mana mengartikannya.

Menurut Eston, pengertian kebijakan public sebagai the authoritative allocation of values for the vhole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa secara keseluruhan kepada anggota masyarakat.

Sementara menurut Laswell dan Kaplan memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai projected program of goal, value and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky yang dikutip Budi Winarno (2002:17) mendifisinikan  kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik harus dibedakan dengan bentuk – bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi faktor-faktor non pemerintahan.

Menurut Robert yang dikutip Leo Agustino (2008:6) kebijakan public sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan linkunganya”

Menurut nugroho, terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik:

1. Kebijakan public merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, dikarenakan maknanya adalah menyangkut hal hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan public merupakan sesuatu yang mudah untuk diukur, karena ukurannya cukup jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana yang dikutip Tangkilisan (2003:2), kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun lewat berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari sekian pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah “serangkaian keputusan kebijaksanaan yang ditempuh seorang atau sekelopok orang guna mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”.

Jenis Kebijakan Publik

Cukup banyak jenis atau yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik, berikut ini kategori kebijakan publik menurut para ahli:

James E. Anderson sebagaimana yang dikutip oleh Suharno (2010: 24-25), mengatakan kategori kebijakan publik.

• Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut hal hal apa yang harus dilakukan pemerintah, sementara kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan

• Kebijakan distributif versus kebijakn regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang menyangkut tentang distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada suatu masyarakat atau individu. Sementera  kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur tentang alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

• Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Merupakan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran. Sementara  kebijakan simbolis adalah  kebijakan yang dapat memberikan manfaat pada kelompok sasaran.

• Kebijakan yang berkaitan terhadap barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)

Merupakan kebijakan yang mengatur tentang pemberian barang atau pelayanan publik. Sementara kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Ciri ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24) ciri ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik adalah bersumber dari kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri ciri kebijakan publik sebagai berikut:

• Merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan daripada sebagai perilaku maupun tindakan yang serba acak & kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik yang mondren merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

   

• Terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan & berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan sebuah keputusan yang sifatnya berdiri sendiri. Kebijakan publik tidak hanya sebatas membuat undang-undang dibidang tertentu saja, melainkan harus diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkut-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

   

• Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

   

• Dapat berbentuk positif, mungkin juga bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah agar tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Urgensi Kebijakan Publik

Menurut sholichin Abdul Wahab sebagaimana yang dikutip Suharno (2010:26-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) & Dye (1978),  beberapa alasan mengapa kebijakan publik itu penting untuk dipelajari:

• Alasan ilmiah

Dengan mempelajari kebijakan publik akan memperluas pengetahuan tentang asal-muasal, proses perkembangannya, & konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dala hal ini dipandang sebagai variable terikat (dependent variable) atau sebagai variabel independen (independent).

Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian masyarakat akan tertuju pada faktor faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan politik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen bila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

• Alasa professional

Mempelajari kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik  yang bertujuan memecahkan masalah masalah sosial sehari – hari.

• Alasan politik

Mempelajari kebijakan publik dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat juga.

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:52) proses dalam pembuatan atau  penyusunan kebijakan publik bukanlah suatu yang mudah. Meski demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut agar memiliki tanggung jawab dan kamauan, serta kemampuan dan keahlian, sehingga dapat membuat sebuah kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan, hal penting yang turut diwaspadai dan diantisipasi dalam pembuatan kebijakan publik adalah kesalahan umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah:

• Terdapat pengaruh atau tekanan tekanan dari luar

Tidak jarang ditemukan atau di dengar lewat berbagai media, suatu kebijakan yang diambil berada dalam tekanan atau pengaruh asing.

• Pengaruh kebiasaan lama

Menurut Nigro, kebiasaan lama sebuah organisasi berpengaruh dalam pengambilan atau sering disebut sebagai istilah sunk cost, misalnya kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profersional dan tidak jarang birokratik, cendrung diikuti kebiasaan itu oleh para adminstrator, meski keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu untuk diubah. Kebiasaan lama seperti ini sering secara terus menerus diikuti, terlebih suatu kebijakan tersebut dipandang memuaskan.

• Pengaruh sifat-sifat pribadi

Beberapa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan cukup banyak dipengarui oleh sifat sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

• Pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial turut mempengaruihi dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan.

• Pengaruh pada keadaan masa lalu

Yang dimaksud tentang keadaan masa lalu adalah pengalaman latihan dan pengalaman sejarah yang terdahulu cukup berpengaruh terhadap pembuatan sebuah kebijakan, misalnya orang yang menghawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena ada kekhawatiran disalahgunakan, (Suharno: 2010 : 52-53).

Kerangka Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:31) kerangka kebijakan publik dipengaruhi beberapa variabel, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai,

Mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Bila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka akan semakin sulit untuk mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, bila tujuan kebijakan semakin sederhana, semakin mudah untuk mencapainya.

2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang sifatnya hanya mengejar satu nilai.

3. Sumber daya yang mendukung kebijakan.

Suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya financial, material, dan infrastruktur lainnya.

4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat pada penentapan kebijakan. Adapun kualitas yang dimaksud mencakup tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja serta integritas moralnya.

5. Lingkungan

Mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan juga dipengaruhi konteks sosial, ekonomi, maupun politik dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Suatu kebijakan akan dipengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat tof/down, atau botton approach, otoriter atau demokrasi (suharno:2010:31).

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses dalam pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang kompleks, hal ini disebabkan melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karenya, banyak para ahli menaruh  minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan dalam beberapa tahap. Tujuan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Akan tetapi beberapa para ahli membagi tahap tahap ini dengan urutan yang berbeda. Menurut William Dunn sebagaimana yang dikutip Budi Winarno, tahap atau urutan kebijakan publik sebagai berikut:

Penyusunan Kebijakan

↓

Formulasi Kebijakan

↓

Adopsi Kebijakan

↓

Implementasi Kebijakan

↓

Evaluasi Kebijakan

1. Tahap penyusunan agenda

Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah  ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Yang pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini memungkinkan suatu masalah tidak disentuh sama sekali, disisi terdapat masalah yang ditetapkan menjadi fokus utama dalam pembahasan, atau terdapat masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tersebut didefinisikan, selanjutnya dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (polic alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing masing alternatif besaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil guna memecahkan masalah. Pada tahap ini masing masing aktor akan bersaing dan berusaha guna mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif  kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap formulasi kebijakan

Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit bila program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminstrasi ataupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit adminstrasikan yang memobilisasikan sumber daya fincancial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi mendapat dukungan dari para pelaksana (implementors), akan tetapi beberapa yang lai mungkin ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dilakukan evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yakni memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karenya ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang  diinginkan atau belum.

6. Mendefinisikan masalah

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu – isu atau masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan.

Pemilihan masalah sosial disadari beberapa pertimbangan diantaranya, masalah tersebut bersifat aktual, (sedang menjadi perhatian masyarakat saat ini), penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan informasi sosial yang sedang bergerak dalam masyarakat, misalnya penguatan demokratisasi, HAM atau tranparansi dan good govermance).

Pertimbangan lain dalam menetapkan masalah sosial yang dijadikan pusat kajian kebijakan adalah penentuan apakah masalah tersebut termasuk kategori masalah sosial strategis atau tidak. Suharto (2004) mengajukan empat parameter yang akan dijadikan pedoman untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah sosial. Ia merumuskannya kedalam akronim FDKN (Faktor, Dampak, Kecendrungan, dan Nilai).

7. Mengumpulkan bukti tentang masalah

Kebijakan merupakan seperangkat pernyaaan strategis yang didukung oleh fakta, bukan gosip ataupun kabar burung. Oleh karenya Pernyataan tentang masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, akurat dan memadai. Pernyataan masalah tanpa bukti ttidak akan dapat menyakinkan pihak – pihak yang akan menjadi target naskah kebijakan. Bukti yang diserahkan dapat berdasarkan hasil penelitian (data primer), khususnya pada naskah kebijakan yang berbentuk policy study. Selain dapat juga berasal dari data skunder, yaitu hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran, internet, ataupun dokumen pemerintah. Naskah kebijakan yang berbentuk policy brief dan policy memo jarang menyertakan bukti berdasarkan hasil penelitian primer.

8. Mengkaji penyebab masalah

Para peneliti dibidang kedokteran terus berupaya guna mengidentifikasi sebagai penyebab penyakit. Para ilmuan tersebut mengembangkan vaksin untuk mengimunisasi orang agar terhindar dari panyakit.

Sebagai contoh, Dr Jonas Salk berjasa mengeliminasi polio ketika ia mampu mengidentifikasi dan mengembangkan vaksin penangkalnya. Seperti halnya para dokter, analis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut.

Akan tetapi, berbeda dengan virus tertentu yang menyebabkan volio, sebagian besar masal sosial terdapat terdapat banyak penyebab dan faktor faktor tertentu.

9. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang memiliki keterkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik.

Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian bagian mana saa kebijakan yang sedang beroperasi harus dipertahankan, diperkuat atau diubah. Bila kebijakan yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara menyeluruh.

10. Mengembangkan alternatif atau opsi – opsi kebijakan

Bilamana sebuah kelompok membuat rencana tentang apa yang akan dilakukan hari senin mendatang, para anggota kelompok pertama tama akan mengidentifikasi beberapa alternatif kegiatan.

Sejalan dengan itu, mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik

• • Mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi faktor penyumbang terhadap masalah. Misalnya, kebijakan untuk eks narapidana yang diberi pembebasan bersyarat adalah bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan penjahan lainnya. Alasan kebijakan ini adalah mencoba mengeliminasi satu dari beberapa penyebab kejahatan.
  • Menelisik kebijakan yang ada pasa saat ini. Bila anda berpendapat bahwa kebijakan yang ada gagal mengatasi masalah dan kerenanya kebijakan itu harus diganti secara menyeluruh. Atau bisa juga melalui kebijakan yang ada hanya diperkuat atau disempurnakan. Misalnya hukuman yang lebih keras, pendidikan publik mengenai kebijakan, peraturan-peraturan tambahan, dst.

     

11. Menyeleksi alternatif terbaik

Dua kriteria yang dapat membantu untuk menentukan alternatif yang paling tepat adalah fisibilitas dan efektifitas. Kebijakan yang baik harus memenuhi dua kriteria tersebut, bila memungkinkan . fisibilitas adalah kemungkinan kebijakan yang diusulkan akan diterima oleh audiens kebijakan (misalnya oleh badan pemerintah atau pemerintah). Fisibilitas dipengaruhi oleh faktor faktor seperti penerimaan kultur dan biaya biaya yang terantisipasi dibandingkan dengan manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Misalnya, sebuah kebijakan untuk memotong tangan pencuri kemungkinan sangat efektif dalam mengurangi pencurian, akan tetapi secara kultur sangat sulit diterima dinegara lain seperti amerika.

Efektifitas menunjukkan pada kemungkinan bahwa kebijakan akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi masalah sosial.

Cara sederhana untuk memilih alternatif kebijakan adalah dengan mengurutkan terlebih dahulu berdasarkan perkiraan kasar (asumsi-asumsi logis) mengenai kemungkinan diterimanya kebijakan yang diusulkan. Langkah selanjutnya, pada masing masing alternatif kebijakan diberikan ringkasan pendek untuk mempermudah penilaian terhadap opsi opsi yang ditulis.